Selasa, 22 November 2016

Formal letter is a letter that is used for legitimate interests, both individuals, institutions, and organizations. In writing a formal letter, the language is standard one,polite,and formal.

example of a formal letter


123 American Avenue
Long Beach, CA 90800
November 7, 2016

Mr. M. Green
Park Services
IIII Oak Street
Long Beach, CA 90800

Dear Mr. Green :

Yesterday I noticed a situation at Rabbit Park that could be very dangerous for the children who play there. The equipment appears to be old and worn. For example, the leather seats on the swings are falling apart. Iobserved a child who had diffucully staying on seat because it was worn so thin. In addition, the mats under the equipment are torn or missing entirely. This concern me greatly.

Would you pleas look into this matter? perhaps the equipment needs to be repaired, or preferably replaced, to insure the continued safety of our children.

Sincerely,

Mrs. Amy Kyle



Formal letter format :
  • Heading Address : the writer is full address and the full date
  • Inside Address : the name and adress of the person to whom the lettes is addressed
  • Salutation/Greeting : whom the letter is for, begining with "dear" followed by the persons name (colon after the person's name)
  • Body : clearly explains the oupose of the letter or problem and suggest a salutation (not indented, paragraphs skip a line)
  • Closing : aligned to left, draws form a variety (e.g, thank you, sincerelly, etc) with only the first word of the closing capitalized
  • Signature : writer's signed name followed by printed name, aligned to left with closing

Rabu, 26 Oktober 2016

Active voice

In active sentences, the thing doing the action is the subject of the sentence and the thing receiving the action is the object. Most sentences are active.
[Thing doing action] + [verb] + [thing receiving action]
Examples :
  • He believes you
  • My mother is making a cake
  • She will hold a party

Passive voice
In passive sentences, the thing receiving the action is the subject of the sentence and the thing doing the action is optionally included near the end of the sentence. You can use the passive form if you think that the thing receiving the action is more important or should be emphasized. You can also use the passive form if you do not know who is doing the action or if you do not want to mention who is doing the action.
[Thing receiving action] + [be] + [past participle of verb] + [by] + [thing doing action]
Examples :
  • You are believed by him
  • a cake is being made by my mother
  • a party will be held by her


hello, I'm ayu, i was at one of a private university in the area of Depok. I will tell you about my experience when street vendors in one state in the Gatot Subroto, Jakarta. At that time i feel happy as can be received by street vendors there, because the office is one of the best office and also owned by the government. At the time i street vendors in the past two months, there i was stationed in the finance for in accordance with the major that i took at school, which is majoring in accounting. I was taught to use the application of the company in managing finances. At first i was scared, but over the course of days i felt happy to live with it until the vendors over.

Kamis, 22 September 2016

Hello! I'm ayu fadillah zikri, you can call me ayu, i was born in West Sumatra, but i live in Jakarta with my parents since i'm 4 years old. Now i'm 20 years old. I have one brother, he is very funny, and always protect me. I like watching romantic movie, like a full house, 46 days, and more. I very like travelling with my friends, we always exploit free time for holiday. We are very happy moment holiday come.

I'm student in Gunadarma University, course accounting. I like my campus, because there i meet with my best friends, good teacher, and more people. And there i can learn more about accounting. So true as, im not very like quantification, how i can take accounting? I feel accounting very promise in a work, and more opportunity for have a job.

I hope 2 years again, i can be granted graduation and have a business fashion, and i want work in Indonesian Banking, while manage my business fashion, because im very like all about fashion, start form shirt, bag, shoes, but i wanna job on accounting. I feel business fashion very extremely promise income.


Senin, 21 Maret 2016

A.         Pengertian Hukum

Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian hokum :
1.    Mayers menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkutkesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat sertasebagai pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
2.    Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan untukmencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harusmematuhinya.
3.    Simorangkir mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dansebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembagaberwenang serta bagi sapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman.
4.    Sudikno Mertokusuro menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturantentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakanpelaksanaannya dengan suatu sanksi.
5.    Achmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar danapa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkanbaik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dansesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancamansanksi bagi pelanggar aturan tersebut.
Para ahli hukum di Indonesia berkesimpulan bahwa Hukum  itu memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri hukum .
Unsur-unsur hukum  meliputi :
1.    Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat
2.    Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang
3.    Peraturan itu secara umum bersifat memaksa
4.    Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atauperundang-undangan yang berlaku.
Maksud dari uraian unsur-unsur hukum di atas adalah bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukumna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan Ciri-ciri hukum  antara lain :
1.    Terdapat perintah ataupun larangan dan
2.    Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang
Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang dapat disebut juga kaedah hukum  yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan.
B.          Subjek Hukum
Pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama maupun kebudayaannya adalah subjek hukum.
Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Di samping manusia pribadi sebagai subjek, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberik status “persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Manusia sebagai mahluk hidup yang berjiwa dan badan hukum yang tidak berjiwa dapat bertindak sebagai subyek hukum.
Pengertian Subjek Hukum
v  Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
v  Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (Rechtsbevoegdheid)
v  Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban..
Pada dasarnya subjek hukum dapat dibedakan atas :
a.    Subjek Hukum Manusia (Natuurlijk persoan)
Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.
b.    Subjek Hukum Badan Hukum (Rechtsperson)
Adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukkum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :
·         Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
·          Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para     anggotanya.
Badan hukum terbagi atas 2 macam yaitu :
1.    Badan Hukum Privat
Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu.
Dengan demikian, badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah.
Badan hukum privat, yang terbagi atas 2 tujuan :
a.    Tujuan tidak materialistik, seperti badan wakaf, yayasan social.
b.    Tujuan memperoleh laba, seperti PT, koperasi.
Menurut jenisnya terdiri atas :
a.    Koporasi.
b.    Yayasan
Menurut tata aneka warna hukum di Indonesia; terdiri atas :
a.    Menurut hukum Eropa.
b.    Menurut bukan hukum Eropa (Bumiputera)
c.    Menurut hukum adat
.
2.    Badan Hukum Publik
Badan hukum public adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public atau yang menyangkut kepentingan public atau orang banyak atau Negara umumnya.
Badan Hukum :
Contoh-contoh badan hukum: PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, PN (Perusahaan Negara), Perjan (Perusahaan Jawatan), dan sebagainya.
C.         Objek Hukum
Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subyek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zaak. Pengetahuan tentang benda terdapat penjelasannya secara luas pada Buku II KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau zaken recht yang berasal dari hukum barat. Menurut pasal 503,504 dan 505 KUH Perdata, benda dapat dibagi dalam beberapa kelompok :
Benda yang bersifat kebendaan, yang terdiri atas:
1.    Benda bertubuh (bergerak / tidak tetap seperti mobil, perhiasan, beras,minyak danlain-lain, serta tidak bergerak/tetap seperti rumah, sawah dan lain-lain).
2.    Benda tidak bertubuh seperti merek, paten, hak cipta dan sebagainya.
Berkaitan dengan manusia, seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi perubahan yang sangat fundamental.  Beberapa abad yang lalu, dimana perbudakan masih terjadi, manusia terkadang dapat menjadi sebagai obyek hukum, yakni pada saat hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum dicabut atau dilenyapkan. Namun seiring perkembangan demokrasi dan juga martabat manusia, maka pada zaman modern dimana sistem perbudakan sudah tidak diperkenankan lagi maka manusia tidak dapat lagi dijadikan sebagai obyek hukum. Jika hal tersebut terjadi maka dapat dikategorikan melanggar HAM. (H.M. Aiz Muhadjirin,SH,MH)
Objek hukum dibedakan karena :
·         Bezit (kedudukan berkuasa)
·         Lavering (penyerahan)
·         Bezwaring (pembebanan)
·         Daluwarsa (Verjaring)
Contohnya :  benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan” dahulu sebelumnya.
Hal pengorbanan dan prosudur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non ekonomi tidak diperlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas.
Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum. Karena itulah akan benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum. Misalkan sinar matahari, air hujan, hembusan angin, aliran air di daerah pegunungan yang terus mengalir melalui sungai-sungai atau saluran-saluran air.
Untuk memperoleh itu semua kita tidak perlu membayar atau mengeluarkan pengorbanan apapun juga, mengingat jumlahnya yang tak terbatas dan selalu ada. Lain halnya dengan benda-benda ekonomi yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu ada, sehingga untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan tertentu, umpamanya melalui, pembayaran imbalan, dan sebagainya.
Akibat hukum ialah segala akibat.konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.
D.         Contoh Kasus
Masyarakat  Hukum : Masyarakat kota Liverpool
Masyarakat hukum dalam kasus ini adalah masyarakat kota Liverpool.  karena kasus hukum tersebut berada di wilayah kota Liverpool Di mana kasus hukum tersebut akan di kenakan sanksi hukum/membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku di kota Liverpool.
Subjek  Hukum : Alex curran sebagai pemegang kewajiban dan masyarakat kota Liverpool sebagai pemegang hak dalam kasus ini.
Subjek hukum dalam kasus ini adalah alex curran di karenakan alex curran seenak nya memarkirkan mobil mewah nyadengan roda yang menginjak dua garis kuning tanpa putus, di mana hal tsb melanggar peraturan di kota Liverpool.
Objek Hukum  :  Mobil mewah Aston DBS
Objek hukum dalam kasus ini adalah mobil mewah Aston DBS milik alex curran, di mana merupakan hak benda berwujud yang menjadi pokok masalah dalam kasus ini.
Peristiwa hukum : Masyarakat kota Liverpool merasa di rugikan karena perbuatan alex curran yang tidak menaati peraturan yang berlaku di wilyah tsb.
Peristiwa hukum dalam ksus ini masyarakat kota Liverpool merasa  di rugikan karena perbuatan alex curran yang melanggar peraturan di mana perbuatan nya menimbulkan ketidak nyamanan bagi pengendara kendaraan di kota Liverpool dan dapat mengakibat kan terjadi nya kecelakaan.
Akibat hukum  : Alex curran harus membayar denda yang di kenakan kepadanya.
Akibat hukum dari kasus ini ialah alex curran harus memayar denda yang di kenakan kepadanya, di karenakan perbuatanya melanggar peraturan yang berlaku di kota Liverpool.
 
http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/subjek-dan-objek-hukum.html



Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, menyebutkan bahwa daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Waijb Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaanya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, menyebutkan bahwa daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Waijb Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaanya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
Dalam ketentuan Undang-Undang ini yang wajib mendaftarkan perusahaannya yakni setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk pula Kantor Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan tata cara pendaftaran sebagai berikut:
  1. Pendaftaran perusahaan  dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan, tapi kuasa disini tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan;
  2. Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan, dan ketentuan hal ini berlaku pula untuk pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan;
  3. Untuk Perseroan Terbatas, maka formulir pendaftaran perusahaan ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan, sedangkan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) formulir pendaftaran perusahaan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
  4. Pendaftaran perusahaan disahkan dan diterbitkan oleh Kepala KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap dan tanpa dikenakan biaya administrasi sama sekali atau dengan kata lain Rp. 0,- (nol rupiah);
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko berwarna, dan setiap perusahaan yang telah menerima TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya;
  6. TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir disertai biaya administrasi, dan pembaharuan TDP ini diterbitkan oleh Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan yang sudah benar dan lengkap;
Adapun penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan/atau belum lengkap, dan penolakan pendaftaran ini disampaikan secara tertulis kepada perusahaan oleh KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya paling lambat 3 (hari) kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan serta apabila dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang;


 http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/cara-melakukan-pendaftaran-perusahaan_26.html

Sabtu, 09 Januari 2016

NAMA KELOMPOK :
AYU FADILLAH ZIKRI (21214869)
DEBI SAGITA (22214601)
NOVIARYANI SUHERMAN (28214070)
YUSUF SATYO LAKSONO (2C214618)

Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global.

Sekarang pertanyaannya, Apakah Koperasi Siap untuk menghadapi MEA yang berlaku mulai desember 2015?

Koperasi sebenarnya mempunyai peluang untuk bisa berkembang ditengah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Lembaga yang beralaskan kekeluargaan ini dinilai sangat potensial untuk mewadai pelaku usaha sehingga bisa menjadikan koperasi mempunyai kekuatan besaruntuk bisa berdiri dengan kokoh ditengah-tengah masyarakat tunggal asean.

Di Indonesia tentunya koperasi sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sarana paling efektif untuk menghadapi MEA, mengingat jumlahnya telah mencapai hampir 200.000 unit dengan tingkat pertumbuhan mencapai 7-8 persen pertahun.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang merupakan bagian dari UMKM, sebenarnya mempunyai masalah yang tidak jauh beda dengan UMKM lainnya seperti modal, sumber daya manusia, manajerial, pengembalian kredit, dll. Usaha kecil dan mikro kurang meminati KSP sebagai lembaga keuangan penyedia pinjaman. Tentunya hal ini sangat kontras dengan sebutan koperasi sebagai “Soko Guru Perekonomian”.

Perlu adanya solusi untuk permasalahan koperasi yaitu dengan dilakukan pembenahan dari segi internal koperasi itu sendiri, misalnya melakukan pembenahan dalam hal kepemimpinan, manajemen, keuangan. Selain itu, pemerintah juga harus berperan dalam menjaga eksistensi koperasi di tengah MEA. Pemerintah merupakan aktor utama yang kebijakannya sangat diperlukan untuk perkembangan koperasi.